Anggota Komisi XII Mulyadi saat pertemuan Komisi XII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/11/2024). Foto : Shen/Andri

PARLEMENTARIA, Balikpapan - Pertamina telah melalui fase sosialisasi penggunaan pemindai kode respons cepat (QR Code) untuk pembelian Pertalite, dan saat ini telah berada di fase uji coba di beberapa kota. Walakin, Anggota Komisi XII Mulyadi menilai penggunaan QR Code ini tidak efektif, baik untuk pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) maupun untuk Pertamina sendiri.

“Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan. Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” ucap Mulyadi kepada Parlementaria usai pertemuan Komisi XII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi menjelaskan bahwa sepatutnya pemerintah bersama dengan Pertamina membuat mekanisme yang lebih ringkas. Hal itu tidak hanya untuk mencapai tujuan agar bahan bakar subsidi tepat sasaran, tetapi juga memudahkan petugas di lapangan serta terkait pengawasannya.

“Jadi menurut saya kalau memang nanti subsidi BBM ini dibikin (skema agar) sebagian (subsidi) tetap by product, sebagian (lagi diganti dengan) BLT. Yang by product ini misalnya hanya boleh kendaraan yang pelat kuning, misalnya plus motor. Jadi jelas, siapa yang boleh membeli BBM subsidi baik itu pertalite maupun solar subsidi,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Seperti yang diketahui, PT Pertamina (Persero) menerapkan pembayaran melalui QR Code lewat aplikasi My Pertamina untuk bahan bakar pertalite yang direncanakan dimulai pada akhir September 2024. Melalui mekanisme ini, PT Pertamina (Persero) memastikan upaya digitalisasi agar program subsidi tepat sasaran bisa berjalan. (syn/rdn)